Sumedang, 
| Penurunan perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Sumedang dinilai merupakan bagian dari dinamika politik lokal, bukan mencerminkan krisis sistemik yang terjadi secara nasional. Partai Demokrat mengalami tren penurunan kursi di tingkat DPR RI, di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat.
Di Kabupaten Sumedang, menurunnya jumlah kursi DPRD memicu berbagai kritik dan masukan dari kader-kader militan Partai Demokrat. Mereka mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh serta konsolidasi internal sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Salah seorang pemerhati Partai Demokrat, Dadang Apendi, menilai kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sumedang perlu dievaluasi secara serius.
"Harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Ketua DPC Demokrat Sumedang yang dinilai gagal mencapai target perolehan kursi sebaiknya diganti. Segera tunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk merestrukturisasi kepengurusan agar proses regenerasi berjalan dengan baik," ujarnya kepada BR/, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Dadang, masa keemasan Partai Demokrat di Sumedang terjadi pada Pemilu 2009 dengan raihan enam kursi DPRD, kemudian empat kursi pada Pemilu 2014. Setelah itu, perolehan kursi terus menurun menjadi dua kursi pada Pemilu 2019 dan hanya tersisa satu kursi untuk periode 2024-2029.
Ia juga mendorong dilakukannya audit internal guna mengidentifikasi penyebab penurunan elektabilitas partai, mulai dari strategi pemenangan, efektivitas konsolidasi organisasi, hingga tingkat keterpilihan kader.
"Audit internal harus dilakukan untuk mengkaji akar persoalan penurunan suara, baik dari sisi strategi pemenangan, konsolidasi organisasi, maupun elektabilitas," katanya, menyampaikan aspirasi kader dan pengurus dari tingkat ranting, PAC hingga DPC.
Selain evaluasi, Dadang menilai penyegaran kepengurusan melalui Musyawarah Cabang (Muscab) atau Musyawarah Daerah (Musda) menjadi langkah penting guna menghadirkan figur baru yang dinilai lebih mampu meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat.
Ia juga mendorong partai membuka ruang yang lebih luas bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan muda, serta kader-kader potensial agar dapat bergabung dan menjadi representasi Partai Demokrat.
"Cegah penurunan kursi dengan membuka ruang inklusif selebar-lebarnya bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kaum muda untuk bergabung dan maju sebagai perwakilan partai, serta memberikan karpet biru bagi kader potensial," imbuhnya.
Senada dengan itu, Moch. Rukhyat, didampingi Abah Komarudin yang sehari-hari mengelola Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang, mengungkapkan adanya krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan DPC.
Menurutnya, berbagai keluhan dan kritik dari kader merupakan sinyal bahwa banyak kader potensial menginginkan organisasi yang lebih bersih, jujur, adil, dan terbuka.
"Jika pemimpin partai mampu merespons dengan menghadirkan perubahan yang nyata, maka masa depan Partai Demokrat akan menjadi lebih cerah dan kuat," ujar Oche, sapaan akrabnya, yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan (Wanhor) DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang.
Namun, ia mengingatkan bahwa apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap partai akan semakin menurun dan berpotensi mengancam masa depan Partai Demokrat di daerah.
Oche juga menyoroti persoalan sekretariat DPC yang dinilai belum memiliki kepastian.
"Ketidakmampuan DPC Demokrat Sumedang menyewa gedung sekretariat terlihat setiap kali masa kontrak berakhir. Selalu muncul saling menyalahkan dan meminta perpanjangan waktu. Bahkan belum lama ini, barang-barang dipindahkan karena diminta mengosongkan gedung akibat belum mampu membayar perpanjangan sewa," jelasnya.
Ia berharap tata kelola organisasi dapat dijalankan secara lebih transparan melalui penerapan prinsip good governance, termasuk dalam pengelolaan iuran wajib anggota dewan, dana aspirasi, maupun sumber pendanaan lainnya. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan kader dan publik.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi Demokrat saat ini. Kantor DPC terus berpindah-pindah. Bahkan pernah berada di lokasi yang kurang strategis di dalam gang sempit yang hanya bisa diakses kendaraan roda dua. Sekarang memang sudah pindah, tetapi masih ada kekhawatiran harus kembali angkat kaki karena belum mampu membayar sewa," pungkasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi , Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang, Willy Jordan Sumardi, memilih tidak memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait berbagai kritik yang disampaikan. ***